PERKEBUNAN INDONESIA – Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit (GAPKI) Eddy Martono menyebut sebanyak 1,83 juta ton ekspor sawit melalui Selat Hormuz. Sehingga akibat adanya perang Ameriksa Serikat (AS)-Israel dengan Iran, ekspor terganggu.
“Gangguan kita memang yang betul-betul terganggu kita adalah di Middle East. Kita lihat di situ, yang betul-betul harus melalui Selat Hormuz, itu ekspor kita ke Middle East ada 1,83 juta ton,” ungkap Eddy di Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Meski ada perang, kata Eddy, ekspor sawit masih bisa berjalan. Walaupun terjadi kenaikan luar biasa untuk biaya logistik sampai 50 persen.
Menurut Eddy, saat ini ekspor sawit lainnya masih bisa berjalan walaupun harus memutar melalui Cape Town, dari Afrika sampai ke Europa.
“Kalau lewat terusan Suez ada yang masih berani memaksakan lewat tetapi dengan resiko yang tinggi sehingga biayanya juga tinggi,” jelas Eddy.
Eddy mengakui, jika konflik Timur Tengah berkepanjangan dipastikan berpengaruh pada ekspor sawit Indonesia. Negara importir bisa ada kemungkinan pembelian jika harganya sudah terlalu tinggi karena niaknya biaya logistiknya.
Lebih lanjut Eddy menyebutkan, ekspor sawit Indonesia mencapai ke 177 negara dengan total ekspor mencapai 32,3 juta ton.
Eddy mengatakan, untuk ekspor sawit Indonesia tahun 2025 mengalamai kenaikan dibanding 2024. Demikian juga nilai ekspornya.
“Jadi ekspor kita ada kenaikan. Kemudian nilainya pun kita ada naik. Dari 29 juta ton menjadi 35 juta ton,” ujar Eddy.
Hanya saja Eddy mengingatkan, kinerja sawit Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
“Tantangan dari luar ini di tahun akhir tahun ini ada rencana implementasi EUDR. Sementara di petani belum siap menghadapi itu karena masih banyak masalah-masalah legalitas,” jelas Eddy.
Selain itu, lanjut Eddy, kebijakan tarif Presiden AS Donald Trumph yang dibatalkan Mahkamah Agung setempat. Meski sebelumnya sudah disetujui tarif masuk CPO sebesar 0 persen.
“Tetapi di dalam negeri sendiri banyak tantangan untuk masalah penandatanganan penandatangan tarif tersebut karena sepertinya banyak yang tidak setuju. Nah ini juga menjadi tantangan kita,” kata Eddy.
Dari sisi hulu tidak jauh berbeda. Saat ini kebun sawit yang sudah diambil alih Agrinas Nusantara sebanyak 1,7 juta hektare dari 4 juta hektar sudah dikuasai. Sedangkan lahan sawit dari anggota GAPKI yang diambil alih tidak sampai 500.000 hektare.
“Nah ini, apakah nanti berpengaruh terhadap produksi atau tidak, memang kita lihat saja. Apakah nanti kira-kira bagaimana pengelolaan-pengelolaan yang sudah diambil alih ini. Nah kita lihat saja,” ujar Eddy.
Eddy menaruh prihatin terhadap lahan petani-petani yang belum diremajakan. Sementara program peremajaan sawit rakyat (PSR) berjalan lambat sekali.
“Kemarin saya laporkan ke Pak Mentan bahwa sekarang total produksi CPO 56 juta itu harusnya bisa lebih apabila PSR bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tapi Ini jauh sekali pencapaiannya,” ungkap Eddy. (yer)
