PERKEBUNAN INDONESIA – Kementerian Pertanian (Kementan) menyebutkan tiga strategi utama pemerintah yang dijalankan membenahi komoditas gula nasional. Ketiganya yakni, bongkar ratoon, pengendalian impor melalui kebijakan Lartas, serta revitalisasi industri gula nasional.
“Kami sudah sampaikan bahwa, setelah kami mengevaluasi tahun 2025 atas arahan Bapak Presiden, kami mengecek tebu-tebu kita seluruh Indonesia, 70 sampai 80 persen itu tidak layak,” ungkap Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, dikutip Minggu (12/4/2026).
Pemerintah, lanjut Mentan, akan lakukan bongkar ratun. Presiden meminta untuk membantu petani-petani tebu Indonesia. “Kami langsung anggarkan Rp1,7 triliun di 2025, kita lanjutkan di 2026,” tambahnya.
Mentan menyebutkan, dari total sekitar 500 ribu hektare lahan tebu nasional, lebih dari 300 ribu hektare merupakan tanaman lama yang menjadi penghambat utama peningkatan produksi.
“Rencana kami bongkar ratun karena 300 ribu lebih dari 500 ribu hektare itu tanaman lama. Tidak mungkin produksinya bisa naik. Sehingga petani tidak bisa untung,” jelas Amran.
Pemerintah, kata Amran, akan memberikan subsidi untuk program bongkar ratun dengan target 100 ribu hektare per tahun selama tiga tahun ke depan.
“Kita bantu bongkar ratun, dan itu subsidi pemerintah. Ratun 100 ribu per tahun. Insya Allah 3 tahun selesai. Itu langkah pemerintah,” ujar Amran.
Di sektor hilir, pemerintah juga menyoroti anomali tata niaga gula yang dinilai merugikan petani dan industri dalam negeri. Di tengah kebutuhan impor, gula lokal justru sulit terserap pasar.
“Yang kedua, yang juga seperti anomali. Satu sisi kita impor gula, tetapi anehnya gula kita tidak bisa laku. Molase kita tidak bisa laku. Dulu harganya molase itu Rp1.900 per liter, Maret 2026 turun sampai Rp1.000. Ada apa? Kemudian gula tidak bisa laku,” ungkap Mentan Amran.
Kondisi ini, menurut Amran, bahkan berdampak langsung terhadap kinerja BUMN sektor gula. PTPN terpukul, rugi sampai Rp600 miliar.
“Jadi harusnya semua gula PTPN laku. Tetapi tidak bisa laku. Kenapa? Ada rembesan gula rafinasi,” tegas Amran.
Pemerintah pun menemukan adanya praktik penyimpangan distribusi gula rafinasi yang masuk ke pasar konsumsi sebagai gula putih, yang seharusnya diperuntukkan bagi industri.
“Rembesannya kita tangkap di Jawa Tengah, kemudian Kalimantan Selatan, dan beberapa daerah lainnya, rembesan gula rafinasi tetapi dikategorikan dimasukkan ke pasar sebagai white sugar, gula konsumsi. Ini membahayakan,” papar Amran.
Presiden telah menginstruksikan penerapan kebijakan Larangan dan Pembatasan (Lartas) untuk mengendalikan arus gula dan menutup celah penyimpangan tersebut.
“Sehingga solusinya adalah Bapak Presiden perintahkan Lartas — larangan terbatas. Dan itu sudah terbit. Jadi sudah ada dua solusi ini. Karena ini satu kesatuan. Kita harus memberi batasan,” ujar Mentan.
Mentan Amran juga menekankan pentingnya keterlibatan BUMN dalam pengendalian distribusi agar sistem pengawasan berjalan lebih efektif.
Sebagai strategi ketiga, pemerintah menyiapkan revitalisasi besar-besaran industri gula nasional untuk memperkuat ekosistem dari hulu hingga hilir secara berkelanjutan.
“Terakhir adalah kita akan melakukan revitalisasi besar-besaran ke depan. Jadi itu solusi. Dan kita ini tidak bisa sendirian. Ini perkolaborasi,” ujar Amran.
Dengan kombinasi tiga strategi tersebut, Mentan Amran optimistis Indonesia dapat segera mencapai swasembada gula konsumsi dalam waktu dekat.
“Kita perbaiki tanaman. Itu mutlak. Tiga tahun berturut-turut. Dan kalau kita lakukan, insya Allah white sugar, swasembada paling lambat tahun depan,” ujar Amran.
Saat ini, produksi gula nasional berada di kisaran 2,6–2,7 juta ton, sementara kebutuhan gula konsumsi sekitar 2,8–2,9 juta ton. Artinya, selisih yang harus dikejar relatif kecil dan semakin mendekati titik aman.
“Berarti sisa 100–200 ribu ton lagi. Insya Allah paling lambat tahun depan kita selesaikan,” kata Amran optimistis.
Kebutuhan gula nasional saat ini mencapai 6,7 juta ton, terdiri dari 2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri. Dengan produksi gula kristal putih sekitar 2,67 juta ton dari luas areal 563 ribu hektare, masih dibutuhkan tambahan signifikan untuk mencapai kemandirian penuh.
Meski demikian, Mentan mengingatkan bahwa keberhasilan swasembada tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga oleh tata kelola yang adil dan berpihak pada petani. (sat)
