Perkebunanindonesia.com – Swasembada gula ditargetkan pemerintah selambatnya pada 2027. Pemerintah pun terus melakukan upaya percepatan.
“Paling lambat (swasembada gula) di 2027. Jadi ini akan kita kejar dan insya Allah nanti hasilnya bisa seperti beras,” ujar Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming, Senin (23/6/2025).
Wapres didampingi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melakukan kunjungan kerja panen raya dan penanaman tebu di Kebun Tebu Jolondoro, Banyuwangi, Jawa Timur.
Wapres Gibran mengatakan, swasembada gula tercapai diharapkan harganya sesuai dan bisa menguntungkan petani.
“Ini komitmen dari pemerintah, komitmen dari Pak Presiden Prabowo untuk swasembada pangan ini benar-benar menjadi fokus utama,” kata Wapres Gibran.
Gibran menekankan bahwa sektor gula membutuhkan perhatian dan kebijakan yang kuat, sebagaimana sektor beras yang kini menunjukkan hasil yang baik.
Oleh karena itu, dalam sesi dialog bersama petani yang dilakukan secara luring dan daring, berbagai keluhan petani menjadi catatan penting bagi pemerintah.
”Ini sekarang PR-nya Pak Mentan adalah masalah gula. Ini membutuhkan ketegasan dari Pak Menteri untuk memperbaiki beberapa hal dan Pak Presiden pasti backup penuh,” ungkap Wapres.
Wapres Gibran mengatakan, pemerintah berkomitmen penuh untuk mendukung petani dan meningkatkan sektor gula.
Beberapa masukan dari petani saat sesi dialog adalah harapan agar komoditas gula mendapatkan perhatian serius seperti halnya komoditas padi.
Petani mengharapkan dukungan mulai dari mekanisasi hingga harga penjualan yang menguntungkan.
Gibran memastikan, pemerintah berkomitmen membant8 para petani mulau dari mekanisasi, pupuk, dan bibit.
“Kita ingin beresi ini semua karena di setiap Ratas pasti selalu disampaikan Pak Presiden, ditanyakan masalah harga, produksi seperti apa, pasti ditanyakan terus. Nanti masukan-masukannya akan segera kami tindak lanjuti dan kita ingin ini sukses seperti beras,” terang Gibran.
Untuk itu, Wapres Gibran mendorong sinergi berbagai pihak untuk bersama-sama memajukan komoditas tebu nasional, terutama mencapai target swasembada tebu lebih cepat yaitu dalam dua tahun ke depan.
”Kita support pokoknya dua tahun ini semuanya beres. Dan sekali lagi kita butuh dukungan dari Kepala Daerah, para Dirut, Pak Wamen, juga kerja keras sama-sama untuk menuju swadembada pangan,” harap Wapres Gibran.
Dalam kesempatan yang sama, Mentan Amran menyebutkan bahwa pemerintah telah menyusun Roadmap Swasembada Gula Nasional yang ditargetkan pada tahun 2028 terwujud Swasembada Gula Konsumsi.
Sedangkan untuk kebutuhan Industri serta pemenuhan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) ditargetkan pada tahun 2030.
Mentan Amran menegaskan komitmen Kementerian Pertanian (Kementan) untuk mengakselerasi swasembada gula lebih cepat dengan melakukan pembenahan pada sektor gula, mulai dari hulu ke hilir.
”Pembenahan total dari hulu ke hilir. Mulai benih, tanam, kemudian hilirisasi,” ujar Mentan.
Demikian juga penjualan gula supaya sistemnya lebih baik dan menguntungkan petani kita.
“Karena sederhana, petani untung maka mereka tanam. Petani rugi, mereka jera untuk tanam. Dia tidak muluk-muluk, yang penting bisa diberi ruang untuk untung,” jelas Amran.
Berdasarkan taksasi awal tahun 2025, produksi gula diperkirakan sebesar 2,901 juta ton yang dihasilkan dari luas areal 538.168 hektare (ha).
Tren produksi rata-rata pencapaian realisasi selama 5 tahun sebesar 95 persen dari taksasi awal sehingga diperkirakan total produksi tahun 2025 sebesar 2,75 juta ton, tertinggi dalam 5 tahun terakhir.
Dalam upaya percepatan swasembada gula nasional, dilakukan beberapa intervensi, yaitu intensifikasi yang di fokuskan pada kegiatan bongkar ratoon seluas 275 ribu ha sampai dengan tahun 2027.
Selain intensifikasi melalui bongkar ratoon diperlukan juga penggunaan benih unggul, perbaikan irigasi, dan penggunaan pupuk yang tepat sasaran.
Untuk perluasan areal tebu ditargetkan seluas 500 ribu ha yang terdiri dari 200 ribu ha inti dan 300 ribu ha plasma.
Di samping itu juga dilakukam pembangunan dan reaktivasi pabrik gula sebanyak 10 unit baik di Jawa maupun luar Jawa.
Langkah ini mendorong investasi dan hilirisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (sat)
