JAKARTA, perkebunanindonesia.com – Pelebelan sertifikasi ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) pada produk hilir sawit masih dalam pembahasan intensif, termasuk besaran kandungan minyak sawit pada produk hilir.
“Sesuai peraturan kami masih ada waktu dua tahun untuk menerapkan ISPO pada produk yang berbahan baku CPO, termasuk juga jumlah kandungannya,” ujar Direktur Kemurgi, Oleokimia, dan Pakan, Ditjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Lila Harsyah Bakhtiar kepada perkebunanindonesia.com, Rabu (4/6/2025).
Lebih lanjut Lila menuturkan, terminologi ISPO hilir masih fleksibel. Namun prinsip dasarnya tetap sama yakni memastikan produk sawit olahan yang sampai ke tangan konsumen berasal dari sumber yang berkelanjutan.
“Sertifikasi ISPO hilir ini ibarat sertifikasi halal, memberikan jaminan tertulis kepada konsumen bahwa produk tersebut sudah berkelanjutan,” jelas Lila.
Lila menyebutkan, saat ini terdapat 190 jenis produk hilir sawit, namun tidak semuanya akan disertifikasi. Fokus akan diberikan pada produk yang memiliki volume besar dan potensi pasar tinggi.
Sertifikasi hilir akan memungkinkan pencantuman logo ISPO pada kemasan produk, sebagai penanda bahwa produk tersebut telah memenuhi prinsip keberlanjutan.
Lila juga menjelaskan bahwa model sertifikasi ISPO hilir akan mengacu pada sistem mass balance atau keseimbangan massa, yaitu mencampur bahan baku bersertifikasi dengan yang belum, namun tetap dalam batas pengawasan yang ketat.
“Keseimbangan massa membutuhkan sistem pencatatan yang ketat, dan kami akan mengadopsi beberapa norma dari standar internasional seperti RSPO, ISCC, dan MSPO,” ujarnya.
Saat ini, kata Lila, Indonesia mengekspor CPO hanya sekitar 10 persen. Sedangkan selebihnya dalam bentuk produk CPO olahan.
Oleh karena itu, tambah Lila, menjaga ketelusuran (traceability) produk hilir menjadi sangat penting, mengingat pasar global kini semakin menuntut produk yang berkelanjutan.
Sertifikasi ISPO hilir akan mensertifikasi proses produksinya, namun label atau logo akan ditempatkan pada produk akhir.
Sertifikasi ini akan berlandaskan pada tiga prinsip utama: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sistem dokumentasi yang baik, dan praktik usaha yang berkelanjutan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN SDGs).
Lila mengatakan, per Juni 2025, draf Peraturan Menteri Perindustrian ISPO hilir akan dipublikasikan untuk konsultasi publik. Proses sertifikasinya akan merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2020.
Dengan skema yang disiapkan secara inklusif dan kolaboratif, pemerintah berharap sertifikasi ISPO hilir dapat diterapkan dengan efektif tanpa menjadi beban bagi pelaku usaha. (yr)
