PERKEBUNAN INDONESIA – Program biodiesel B50 percepat terwujudnya swasembada energi dan swasembada pangan sebagai fondasi ketahanan nasional.
“Potensi swasembada energi juga harus diwujudkan menjadi kenyataan,” ujar Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono saat membuka kegiatan Leaders Briefing di Auditorium PLN, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Menurut Sudaryono, keberhasilan implementasi B50 menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia mampu mengoptimalkan kekuatan sektor pertanian untuk mendukung ketahanan energi nasional.
Melalui kebijakan tersebut, Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar karena separuh kebutuhan biodiesel dipenuhi dari minyak sawit produksi dalam negeri.
“Dengan B50, Indonesia tidak lagi mengimpor bahan bakar diesel atau solar. Lima puluh persen berasal dari minyak bumi dalam negeri dan lima puluh persen berasal dari minyak sawit yang dihasilkan petani Indonesia,” tutur Sudaryono.
“Ini menunjukkan bahwa negara agraris seperti Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam dan kerja keras petaninya untuk mencapai swasembada energi,” sambung Wamentan Sudaryono.
Menurut Wamentan, keberhasilan program B50 tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Indonesia lebih dahulu memperkuat sektor pangan.
Pengalaman saat pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting bahwa setiap negara akan mengutamakan kebutuhan rakyatnya sendiri sehingga Indonesia harus mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri.
“Saat pandemi kita merasakan sulitnya memperoleh beras dari negara lain. Dari pengalaman itulah kita bekerja keras hingga akhirnya Indonesia mencapai swasembada pangan. Sekarang kita melangkah lebih jauh dengan memperkuat swasembada energi,” ujar Sudaryono.
Wamentan Sudaryono menjelaskan konsep Best Fast Result menjadi pendekatan utama Presiden dalam menjalankan berbagai program strategis nasional.
Menurutnya, pemerintah tidak ingin membiarkan berbagai potensi bangsa hanya menjadi wacana, tetapi harus segera diwujudkan melalui langkah-langkah yang cepat, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
“Kalau programnya besar tetapi terlalu lama dikerjakan, manfaatnya juga terlambat dirasakan. Karena itu Presiden selalu mendorong agar setiap kebijakan dieksekusi cepat dengan hasil terbaik sehingga manfaatnya segera diterima masyarakat,” jelas Wamentan.
Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan bahwa penguatan ketahanan energi menjadi kebutuhan mendesak di tengah ketidakpastian global akibat gejolak geopolitik dan fluktuasi harga energi dunia.
“Di tengah situasi geopolitik yang terus bergejolak, semakin terasa urgensi bagi Indonesia untuk membangun ketahanan energi,” kata Hashim.
Menurut Hashim, pembangunan ketahanan energi diarahkan untuk mempercepat swasembada energi, mendorong hilirisasi industri, memperkuat konektivitas, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
Hal serupa juga diungkapkan Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo. Menurutnya, di tengah dinamika geopolitik global dan tantangan perubahan iklim, Indonesia membutuhkan sistem energi yang semakin mandiri dengan memanfaatkan potensi sumber daya dalam negeri.
“Kita sedang bergerak dari sistem energi yang berbasis impor menuju energi berbasis sumber daya domestik (domestic-based energy),” kata Darmawan.
Dengan begitu, lanjut Darmawan, ketahanan energi semakin kuat, energi menjadi lebih terjangkau, pertumbuhan ekonomi dapat dipercepat, lapangan kerja tercipta, kemiskinan dapat ditekan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. (sat)
