JAKARTA, perkebunanindonesia.com – Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Azis Hidayat mengusulkan agar dibentuk Pelaksana Harian Komite Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
“Usulan ini karena struktur organisasi saat ini mungkin belum cukup efektif untuk menangani aspek teknis sertifikasi ISPO,” ujar Azis dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Perpres 16/2025 ISPO untuk Industri Sawit Berkelanjutan” di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Sebelumnya, Komite ISPO memiliki Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Namun, dalam struktur yang baru, Dewan Pengarah ditiadakan, dan Ketua Komite ISPO dijabat langsung Menko Perekonomian.
Karena itu, Azis mengusulkan penunjukkan Pelaksana Harian Komite ISPO. Penunjukan ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan fungsi teknis dan administratif sehari-hari sehingga tujuan sertifikasi ISPO dapat tercapai lebih efektif.
Azis menyebutkan, hingga saat ini, berdasarkan data Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun) baru sekitar 100 ribu hektare (ha) kebun rakyat yang berhasil memperoleh sertifikasi ISPO, dari total luas kebun rakyat yang mencapai 6,94 juta ha.
Menurut Azis, hambatan utama yang dihadapi petani terkait persyaratan legalitas, yaitu belum memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atau Surat Tanda Daftar Budidaya (SDGB).
“Dari 6,9 juta kalau kita perkirakan 980 ribu punya SDGB dan punya SHM, bisa lulus. Yang 6 juta bagaimana?,” tanya Azis.
Masalah serupa juga dihadapi oleh perusahaan besar. Banyak perusahaan sawit saat ini masih mengalami kendala legalitas lahan, yang menjadi hambatan untuk mendapatkan sertifikasi ISPO.
“Belum lagi perusahaan besar, banyak yang belum punya HGU dan masih dalam proses. Ini jadi potensi besar untuk tidak bisa lulus ISPO,” tambah Azis.
Lebih lanjut, Azis menyampaikan bawah GAPKI komitmen mencapai 100 persen ISPO. Hal ini sebagai bentuk komitmen, perusahaan melakukan penyesuaian dengan membentuk bidang perkebunan yang khusus menangani ISPO dan kemitraan dengan pekebun.
Azis menyebutkan, per Juni lalu, dari 1.177 anggota GAPKI, sebanyak 687 perusahaan atau sekitar 58 persen sudah bersertifikat ISPO. Total luas lahan bersertifikat mencapai 3,6 juta ha.
“Kami terus dorong agar GAPKI bisa mencapai target 100 persen,” tegas Azis.
Selain itu, kata Azis, Gapki juga punya program klinik ISPO di 15 provinsi dan pelatihan auditoris ISPO sebagai fasilitasi bagi anggota gapki.
Azis mengatakan, GAPKI merupakan mitra strategis pemerintah dalam mendorong keberlanjutan industri kelapa sawit nasional.
Oleh karena itu, tambah Azis, organisasi ini selalu berkomitmen untuk mematuhi regulasi pemerintah serta aktif memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan yang belum efektif di lapangan.
Menurut Azis, strategi percepatan ISPO pada prinsipnya didasarkan pada posisi GAPKI sebagai mitra strategis pemerintah.
“Kami selalu taat dan patuh terhadap regulasi, dan jika ada kebijakan yang tidak berjalan atau kurang sesuai di lapangan, kami segera sampaikan masukan,” jelas Azis.
Kepala Pengembangan Program Solidaridad Indonesia, Edy Dwi Hartono, menyampaikan bahwa tingkat sertifikasi ISPO di kalangan petani rakyat masih sangat rendah.
“Saat ini baru sekitar 1 persen dari total 2,5 juta pekebun rakyat atau mencakup 6,9 juta hektare lahan yang tersertifikasi ISPO. Ini menjadi tugas bersama yang harus kita tingkatkan,” ujar Edy.
Menurut Edy, hal Ini memang tugas berat yang harus ditempuh agar mereka tidak terpinggirkan dalam industri sawit di masa mendatang.
Saat ini, kata Edy, Solidaridad banyak bergerak di Kalimantan, termasuk Kalimantan Barat, Tengah, dan Timur, serta beberapa wilayah di Lampung. Meski juga menangani komoditas lain, skalanya masih terbatas.
“Kelapa sawit tetap menjadi fokus utama kegiatan kami,” lanjut Edy.
Melalui proyek bertajuk Reclaim Sustainability, Solidaridad mendorong kesiapan petani menuju praktik keberlanjutan, baik dari aspek tata kelola kebun maupun pemenuhan regulasi untuk menuju standar sertifikasi ISPO dan RSPO.
Dalam kurun waktu 2019 hingga 2024, Solidaridad Indonesia melatih sebanyak 24.687 petani sawit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 6.929 persil lahan telah dipetakan secara poligon dengan total luas mencapai 8.955 ha. Dari luasan tersebut, sebanyak 4.862 dokumen STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) telah berhasil diterbitkan.
Adapun dari sisi sertifikasi, lanjut dia, Solidaridad mencatat baru 220 petani dari kelompok dampingan yang berhasil memperoleh sertifikasi ISPO, sementara 1.023 petani telah tersertifikasi RSPO, dan 2.463 petani lainnya telah memperoleh sertifikasi Regen Agri.
Edy menyampaikan bahwa Solidaridad Indonesia mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 melalui penguatan kolaborasi multipihak dan peningkatan kesiapan petani, khususnya dalam praktik budidaya dan pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Edy mengatakan, Solidaridad aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi seperti Apkasindo, SPKS, serta konsorsium Keling Kumang.
“Kami melihat bahwa pemahaman di tingkat nasional terhadap ISPO sudah cukup baik. Namun di tingkat daerah, kesenjangan pemahaman masih cukup besar,” kata Edy. (yr)
