JAKARTA, perkebunanindonesia.com – Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) susun kajian potensi dan proyeksi harga kelapa nasional. Hal ini untuk mendukung ketahanan dan keberlanjutan industri kelapa dalan negeri.
Kegiatan ini merupakan langkah implementatif atas perluasan mandat BPDP sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2024 yang mencakup dukungan terhadap komoditas kelapa dan kakao, selain kelapa sawit.
Kepala Divisi Pengembangan Biodiesel BPDP Nugroho mengatakan, kajian ini bertujuan untuk membangun basis data harga kelapa yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan, melalui kerja sama yang erat antara pemerintah, lembaga penelitian, asosiasi petani, dan pemerintah daerah.
Sementara itu Kepala Pusat Perakitan dan Modernisasi Pertanian Perkebunan Kuntoro menyebutkan, sekitar 98 persen lahan kelapa nasional dikelola oleh petani kecil.
“Namun produktivitasnya masih rendah akibat usia tanaman yang tua, keterbatasan penggunaan varietas unggul, serta belum berkembangnya industri hilir,” jelas Kuntoro.
Menurut Kuntoro, ada empat agenda penting yang perlu segera diakselerasi, yaitu peremajaan tanaman, modernisasi budidaya, penguatan kebijakan perdagangan yang adaptif, dan stabilisasi harga guna meningkatkan kesejahteraan petani.
Kepala BRMP Tanaman Palma Steivie Karouw menyoroti pentingnya penguatan sistem perbenihan nasional.
“BRMP hingga saat ini telah mengembangkan 58 varietas unggul, termasuk varietas lokal dari Sulawesi Utara,” ungkap Stevie.
Menurut Stevie, kerja sama dengan sektor industri seperti PT Cargill, PT Sasa Inti, dan IFC menjadi langkah konkret untuk memperluas distribusi benih serta memperkuat pendampingan kepada petani.
Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sulawesi Utara (APEKSU) Ramoy Markus Luntungan mengungkapkan, harga kelapa di tingkat petani masih berada pada kisaran Rp7.000 per butir dan belum memberikan insentif ekonomi yang layak.
Menurut Ramoy, tantangan lain yang dihadapi petani mencakup minimnya tenaga panjat kelapa, terbatasnya akses bibit unggul, dan belum tersedianya kebun induk di tingkat kabupaten/kota.
Plt. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Utara Ronald Sorongan menjelaskan, Sulawesi Utara merupakan penghasil kelapa terbesar kedua di Indonesia, dengan luas lahan mencapai 264.677 hektare.
Nilai ekspor produk turunan kelapa dari provinsi ini pada tahun 2024 tercatat lebih dari Rp2,5 triliun.
“Pemerintah daerah telah menggulirkan sejumlah program seperti peremajaan kebun, bantuan unit pengolahan hasil (UPH), promosi minyak kelapa lokal, serta pelatihan teknis bagi petani dan pelaku usaha,” ujar Ronald.
Perwakilan PT Cargill Indonesia juga memaparkan kontribusi industri dalam mendukung keberlanjutan produksi kelapa. Melalui Bido Project, PT Cargill bersama BRMP dan Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan telah mengembangkan kebun sumber benih seluas 25 hektare.
Perusahaan juga telah mengimplementasikan skema sertifikasi Rainforest Alliance serta mendampingi petani dalam menerapkan praktik pertanian yang baik (GAP) dan standar keamanan pangan.
Melalui kegiatan In-Depth Interview ini, BPDP memperkuat sinergi lintas sektor dalam menyusun kebijakan harga kelapa yang komprehensif, berbasis data, dan berorientasi pada kesejahteraan petani.
BPDP berkomitmen untuk terus mendorong program-program strategis dalam bidang peremajaan, modernisasi, dan hilirisasi guna memperkuat daya saing industri kelapa nasional secara berkelanjutan. (far)
