Perkebunanindonesia.com – Menjelang peluncuran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih mendatang, Badan Pangan Nasional (Bapanas) bergerak memperkuat salah satu lini bisnis Koperasi Merah Putih.
Gerai Sembako menjadi salah satu yang akan memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat di sekitar koperasi.
“Salah satunya adalah Gerai Sembako pasti kaitannya dengan Badan Pangan Nasional,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Jakarta, seperti dikutip Jumat (27/6/2025).
Arief mengatakan, pihanya ingin BUMN, BUMD, dan swasta berpartisipasi semua, termasuk menjadi enabler Koperasi Merah Putih di daerah-daerah.
“Untuk bisa berhasil, pemerintah tak mungkin sendiri, pasti perlu bantuan dari BUMN, BUMD, dan swasta. Hal ini supaya ekonomi di pedesaan itu bisa bergerak lebih cepat,” jelas Arief lagi.
Hal ini, kata Arief, supaya koperasi merah putih tidak hanya jual beras, minyak atau gula saja.
“Pemerintah pengennya Koperasi Merah Putih itu tidak seperti toko kelontong biasa yang tidak ada digitalisasi,” tambah Arief.
Melalui penerapan digitalisasi, menurut Arief, proses masuk dan keluar barang serta posisi stok di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat lebih mudah diketahui.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk pun didapuk untuk membangun sistem inventory yang dapat diimplementasikan di jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih nantinya.
Dengan pengoptimalan jaringan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penyedia pangan pokok strategis yang terjangkau bagi masyarakat, dapat turut berperan sebagai peredam inflasi pangan.
“Inflasi pangan pun ke depannya diyakini dapat lebih landai dibandingkan beberapa tahun sebelumnya,” kata Arief lagi.
Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Santi Setiastuti menyampaikan, konsep Koperasi Merah Putih berbeda dibandingkan koperasi yang ada sebelumnya.
“Ini karena anggotanya harus dari desa atau kelurahan itu saja,” kata Santi.
Menurut Santi, Koperasi Merah Putih ini tidak sama dengan koperasi yang sebelumnya. Harus dari masyarakat desa.
“Kalau dulu mungkin terkait dengan komunitas pertanian, itu anggotanya bisa dari berbagai desa. Kalau ini tidak. Satu desa, karena nanti kita bisa lihat apakah desa itu melakukan pergerakan ekonomi dari bisnisnya,” kata Asdep Santi. (sat)
