PERKEBUNAN INDONESIA – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong hilirisasi perkebunan dari hulu hingga menghasilkan produk bernilai tambah.
“Hilirisasi harus dimulai dari hulu. Bahan baku yang cukup, berkualitas dan tersedia secara berkelanjutan menjadi fondasi agar industri hilir dapat berkembang,” ungkap Plt. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Tri Widarto, Minggu (20/9/2026).
Sejumlah komoditas perkebunan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan melalui hilirisasi, antara lain tebu, kakao, kelapa, kopi, kelapa sawit, lada, pala, jambu mete, cengkeh, maupun teh.
Heru menekankan, penguatan tidak hanya diarahkan pada pengembangan produk olahan, tetapi dimulai dari memastikan produksi, produktivitas, kualitas, dan kontinuitas bahan baku di tingkat pekebun mampu mendukung kebutuhan industri.
Menurut Heru, kesiapan hilirisasi tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya produksi suatu komoditas.
Lebih lajut Heru menyebutkan, terdapat sejumlah indikator yang perlu diperhatikan, mulai dari ketersediaan bahan baku, luas areal dan produksi, produktivitas, kualitas, kesiapan pekebun dan kelembagaan, teknologi pengolahan hingga pasar produk turunannya.
“Karena itu, peningkatan produktivitas dan kualitas di tingkat pekebun menjadi bagian penting dari strategi hilirisasi perkebunan,” ujar Heru.
Heru menjelaskan, setiap komoditas memiliki karakteristik dan peluang produk turunan yang berbeda. Kakao, misalnya, dapat dikembangkan menjadi cocoa butter, cocoa powder, cocoa liquor atau cocoa mass, hingga berbagai produk pangan berbasis cokelat.
Sementara kelapa memiliki spektrum hilirisasi yang luas, mulai dari minyak kelapa, virgin coconut oil (VCO), santan, kelapa parut kering, gula kelapa, arang dan karbon aktif, hingga produk berbasis sabut dan tempurung.
Pada komoditas kopi, peluang pengembangan antara lain mencakup roasted coffee, kopi bubuk, kopi instan, serta berbagai produk pangan dan non pangan berbasis kopi seperti sabun, parfum, lulur, dll.
Adapun tebu dapat diarahkan untuk menghasilkan gula konsumsi, gula industri, etanol atau bioetanol, serta produk samping seperti molases dan bagas yang masih memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi.
Komoditas lainnya juga memiliki peluang masing-masing. Cengkeh dapat diolah menjadi minyak cengkeh dan eugenol untuk berbagai kebutuhan industri.
Lada dapat dikembangkan menjadi lada bubuk, oleoresin dan produk pangan. Jambu mete memiliki peluang melalui pengolahan kacang mete dan cashew nut shell liquid (CNSL), sedangkan pala dapat dikembangkan menjadi minyak pala, oleoresin serta berbagai produk pangan berbasis biji dan fuli.
Heru menegaskan, nilai tambah yang dihasilkan dari hilirisasi tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan jenis komoditas. Besarnya nilai tambah juga dipengaruhi oleh tingkat pengolahan, teknologi, efisiensi produksi, skala usaha, kualitas bahan baku dan pasar produk akhir.
Karena itu, pendekatan hilirisasi perlu disesuaikan dengan karakteristik komoditas dan wilayah sentra produksinya.
“Tidak semua komoditas bisa menggunakan pendekatan yang sama. Yang penting adalah melihat potensi wilayah, kesiapan bahan baku, produk turunan yang prospektif dan pasar yang tersedia. Dari sisi Kementan, kita memastikan hulunya semakin kuat,” jelas Heru.
Heru mengatakan tantangan hilirisasi pada sejumlah komoditas antara lain masih berkaitan dengan skala dan sebaran produksi, kontinuitas pasokan, produktivitas yang belum seragam, kualitas bahan baku, teknologi pengolahan, pembiayaan serta akses pasar.
Kondisi tersebut menjadi penting karena sebagian besar perkebunan Indonesia merupakan perkebunan rakyat. Dengan demikian, peningkatan produktivitas dan kualitas pekebun menjadi fondasi untuk membangun rantai pasok industri yang kuat.
“Kalau hulunya kuat, industri akan lebih mudah mendapatkan bahan baku yang memenuhi kebutuhan dari sisi volume, kualitas dan kontinuitas,” jelas Heru.
Sebaliknya, tambah Heru, pekebun juga membutuhkan kepastian pasar dan hubungan usaha yang memberikan manfaat ekonomi. “Jadi, keduanya harus dibangun secara seimbang,” katanya.
Kementan juga mendorong penguatan kelembagaan pekebun, korporasi pekebun, kemitraan dan pengembangan kawasan perkebunan. Penguatan kelembagaan diharapkan dapat membantu mengonsolidasikan produksi sehingga bahan baku lebih mudah memenuhi kebutuhan industri.
Pada saat yang sama, pekebun didorong agar secara bertahap tidak hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah, tetapi memiliki peluang untuk masuk ke proses penciptaan nilai tambah melalui pengembangan usaha pengolahan di tingkat pekebun maupun kawasan.
“Tujuan akhirnya bukan sekadar menghasilkan produk olahan di dalam negeri. Hilirisasi harus memberikan dampak ekonomi yang lebih besar kepada pekebun,” tandas Heru.
Karena itu, kata Heru, peningkatan produktivitas, kualitas, kelembagaan dan akses terhadap rantai nilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Heru juga menjelaskan, Kementan berfokus menyiapkan fondasi bahan baku melalui peningkatan produktivitas, pengembangan kawasan, penyediaan benih unggul dan bermutu, peningkatan kualitas hasil, penguatan kelembagaan serta pembangunan ekosistem produksi perkebunan.
Sementara kebijakan mengenai investasi, pembiayaan, insentif dan kemudahan berusaha dilakukan melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga sesuai kewenangannya.
Adapun aspek standardisasi produk, sertifikasi, perdagangan, investasi dan akses pasar terus diperkuat melalui sinergi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Heru mengatakan, pendekatan tersebut diarahkan agar produk perkebunan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sekaligus memiliki daya saing di pasar global.
“Arah kita jelas, dari hulu ke hilir. Kita perkuat produksi dan produktivitas pekebun, jaga kualitas dan kontinuitas bahan baku, kemudian kita hubungkan dengan industri. Dengan begitu, nilai tambah tercipta di dalam negeri dan manfaatnya semakin besar dirasakan oleh pekebun,” pungkas Heru. (har)
