PERKEBUNAN INDONESIA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pastikan pihaknya akan menindak tegas produsen dan penyalur benih perkebunan yang melanggar ketentuan.
“Kalau ada yang melanggar, kami tidak akan kompromi. Kami minta Satgas, aparat penegak hukum, KPK, TNI, dan Polri ikut mengawal,” tandas Mentan Amran di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Amran oun mengingatkan seluruh produsen dan penyedia benih perkebunan agar tidak bermain-main dalam pelaksanaan program pemerintah, terutama terkait kualitas, jumlah, dan ketepatan distribusi benih kepada petani.
“Saya minta semua bekerja dengan baik. Jangan coba-coba bermain dengan kualitas benih, jumlah benih, ataupun proses pengadaannya,” tegas Mentan.
Mentan memastikan pemerintah akan menindak tegas setiap pelanggaran, mulai dari pencoretan sebagai mitra hingga proses hukum.
Mentan Amran menegaskan, pengawasan ketat dilakukan karena pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9,95 triliun untuk program penyediaan dan pengembangan bibit komoditas perkebunan strategis yang disalurkan melalui Kementerian Pertanian.
Anggaran tersebutm, kata Mentan, merupakan investasi besar negara untuk meningkatkan produktivitas perkebunan sekaligus memperkuat kesejahteraan petani.
“Ini program strategis dengan anggaran hampir Rp10 triliun. Tidak boleh ada yang bermain-main. Uang negara harus benar-benar sampai kepada petani dalam bentuk benih yang berkualitas dan sesuai spesifikasi,” tegas Mentan Amran.
Menurut Amran, seluruh penyedia benih harus bertanggung jawab penuh terhadap kontrak yang telah disepakati dan memastikan benih yang disalurkan sesuai spesifikasi yang ditetapkan pemerintah.
Amran juga mengatakan, pihaknya telah menyiapkan sistem pengawasan hingga tingkat desa untuk memastikan setiap bantuan benih dapat dipantau secara real time.
“Kami akan cek langsung sampai ke lapangan. Kalau jumlahnya kurang atau kualitasnya tidak sesuai, wajib diganti dan bisa diproses secara hukum. Jangan pernah berpikir bisa lolos dari pengawasan,” ujar Mentan Amran.
Mentan Amran juga mengingatkan bahwa tidak ada ruang bagi praktik percaloan, titipan, maupun intervensi pihak tertentu dalam pelaksanaan program strategis nasional tersebut.
Amran menekankan, seluruh perusahaan diperlakukan sama tanpa memandang kedekatan dengan pejabat atau pihak manapun.
“Kalau ada yang mengaku keluarga saya, orang dekat saya, atau merasa dibacking oleh siapa pun, langsung saya batalkan. Tidak ada perlakuan khusus. Presiden juga sudah menegaskan tidak ada kompromi terhadap pelanggaran,” jelas Mentan.
Lebih lanjut, Mentan Amran mengatakan pemerintah akan menerapkan sistem evaluasi ketat terhadap seluruh penyedia benih.
Perusahaan yang menunjukkan kinerja baik akan diprioritaskan dalam program berikutnya, sedangkan perusahaan yang tidak memenuhi standar akan dicoret dari daftar mitra pemerintah.
“Tahun depan ditentukan oleh kinerja tahun ini. Yang bekerja baik akan kami beri kesempatan lebih besar. Yang tidak baik, kami blacklist. Kami ingin program ini benar-benar menghasilkan benih berkualitas untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan nasional,” tambah Amran.
Mentan Amran menegaskan bahwa produsen benih merupakan mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan daya saing komoditas perkebunan Indonesia. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menjaga integritas dan menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab.
“Anda adalah mitra strategis pemerintah. Kalau bekerja benar, Anda membantu petani dan membantu negara. Tetapi kalau bermain-main, kami akan tindak tegas tanpa pandang bulu,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu juga dilakukan Penandatanganan Pakta Integritas antara Direktorat Perbenihan Perkebunan dengan penyedia produksi benih komoditas kelapa, kopi, kakao, tebu, pala, lada, dan jambu mete sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga integritas, transparansi, dan kualitas benih yang disalurkan kepada petani.(sat)
