PERKEBUNAN INDONESIA – Ratusan produk turunan dari kelapa sawit bernilai tambah bisa digarap sektor UMKM. Pelaku usaha kecil, mikro, dan koperasi (UKMK) didorong tak lagi melihat sawit sebatas minyak goreng.
Hal tersebut mengemuka dalam Workshop Media Temu UKMK dan Promosi Sawit Baik 2026 bertajuk “Inovasi Produk Turunan Sawit untuk Pelaku UKMK” yang digelar Majalah Hortus Archipelago dengan dukungan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP di Kota Depok, Kamis (19/2/2026).
Ketua Bidang Budidaya Direktorat Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma, Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian (Kementan), Togu Rudian Saragih, menegaskan forum seperti ini penting agar UKMK memahami sawit secara utuh, tidak terjebak pada persepsi negatif.
“Kami mau mengajak bagaimana supaya sawit itu baik tidak hanya sekadar kata-kata, tapi memang benar Bapak Ibu rasakan bahwa sawit itu baik,” ujar Togu.
Lebih lanjut Togu mengatakan, kelapa sawit merupakan komoditas strategis dengan luas sekitar 16,83 juta hektare, termasuk sekitar 3 juta hektare sawit rakyat. Artinya, ruang keterlibatan masyarakat, termasuk UKMK sangat besar dalam rantai nilai sawit.
Sementara itu, Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) R. Azis Hidayat menekankan bahwa peluang usaha UKMK terbuka lebar di sektor hilir.
“Menurut data Kementerian Perindustrian ada 208 produk hilir sawit. Termasuk sabun, pembersih lantai, kosmetik, oleokimia, sampai produk pangan. Ini peluang bagi UKMK,” ungkap Azis.
Azis memaparkan konsep 5F (Food, Feed, Fuel, Fiber, dan Farmasi) yang menunjukkan luasnya spektrum produk turunan sawit. Dari minyak goreng, margarin, dan cokelat, hingga pakan ternak, biodiesel, bioavtur, pelumas, serat helm, sepatu, bahkan rompi antipeluru.
“Buahnya tidak ada yang terbuang. Dagingnya jadi minyak, cangkangnya jadi biomassa, tandan kosongnya bisa jadi serat. Semua bisa bernilai ekonomi,” jelas Azis.
Menurut Azis, terdapat 42 persen kebun sawit dimiliki rakyat. Penguatan UKMK menjadi kunci agar nilai tambah tidak berhenti di hulu.
Sementara itu, Kepala Divisi Kerja Sama Kemasyarakatan dan UMKM BPDP Helmi Muhansyah menyebut, dana pungutan ekspor sawit yang rata-rata mencapai Rp 2 – 3 triliun per bulan dikembalikan untuk pengembangan sektor, termasuk dukungan bagi UKMK.
“Salah satu tanggung jawab kami adalah mengkampanyekan narasi positif sawit, termasuk lewat kegiatan UKMK seperti ini,” kata Helmi.
BPDP, lanjut Hilmi, juga memiliki program Beasiswa Sawit bagi anak-anak pekerja sawit, sebagai bagian dari penguatan SDM sektor ini.
Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Mohamad Thamrin, mengaku baru memahami luasnya pemanfaatan sawit setelah mengikuti forum tersebut.
“Selama ini kita mungkin hanya tahu sawit itu minyak goreng. Padahal dari bangun tidur sampai tidur lagi, banyak produk yang mengandung turunan sawit, mulai dari sabun, minuman, pakaian, hingga kosmetik,” ungkap Thamrin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok, sekitar 60 persen produk domestik regional bruto (PDRB) Depok ditopang sektor UMKM. Terdapat sekitar 121 ribu usaha mikro di kota tersebut yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah signifikan.
Pemimpin Redaksi Majalah Hortus Archipelago, Suharno, mengatakan, workshop ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan ruang kolaborasi antara pemerintah, industri, media, dan pelaku UKMK.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Jika wawasannya bertambah dan inovasinya berkembang, dampaknya akan terasa langsung pada pertumbuhan ekonomi lokal,” kata Suharno.
Suharno berharap, kegiatan ini menjadi titik awal lahirnya ide kreatif dan kolaborasi baru, sehingga UKMK mampu memanfaatkan potensi hilirisasi sawit dan meningkatkan daya saing usaha.
Sebagai tindak lanjut, workshop ini akan dilanjutkan dengan kunjungan ke Surfactant & Bioenergy Research Center pada Jumat (20/2/2026) untuk melihat secara langsung proses riset dan pengembangan produk turunan sawit. (yer)
