Perkebunanindonesia.com – Pemerintah komitmen menjaga stabilitas harga beras nasional melalui langkah kolaboratif lintas kementerian dan lembaga.
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan stok beras nasional dalam kondisi aman, sementara langkah pengawasan dan operasi pasar akan diperkuat di seluruh daerah.
Mentan Amran yang juga merupakan Kepala Badan Pangan Nasional menjelaskan bahwa dalam dua pekan ke depan, pemerintah akan mengintensifkan operasi pasar.
Amran mengungkapkan, stok beras nasional saat ini berkisar 3,8 juta ton, termasuk 1 juta ton lebih untuk operasi pasar SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan) hingga Januari-Februari 2026.
”Harga beras secara nasional mulai turun. Tetapi dalam Ratas terakhir, Presiden Prabowo memerintahkan kepada kita semua agar harga turun karena stok kita banyak. Harga pangan kita intervensi dengan operasi pasar,” ujar Mentan Amran di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Amran mengatakan, operasi pasar akan bergerak paralel dengan pengawasan terhadap distributor ataupun pengecer beras di seluruh Indonesia.
Sejumlah pihak termasuk Dikrimsus, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Dalam Negeri, Dinas terkait, dan Perum Bulog akan berkolaborasi untuk melakukan pemantauan ini.
”Kata kuncinya, Bapak Presiden meminta harga turun sesuai HET dengan penguatan pengawasan dan intervensi pasar,” kata Amran.
Pemerintah, tegas Amran, akan memberikan sanksi tegas bagi distributor ataupun pengecer yang masih menjual beras di atas harga eceran tertinggi (HET) ataupun tidak sesuai dengan mutu.
”Kami imbau distributor, pedagang, pengecer seluruh Indonesia yang kami cintai, tolong patuhi regulasi yang ada yaitu mengikuti HET,” tukas Amran.
Amran menekankan, jika masih ada yang melanggar, harganya di atas HET kemudian label tidak sesuai mutu, dengan segala kerendahan hati, akan diberikan surat teguran, bahkan izinnya dapat dicabut.
Sementara itu Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, menyebutkan saat ini kenaikan harga beras terjadi di 59 kabupaten/kota dari sebelumnya pernah tercatat di 233 kabupaten/kota.
”Kami sarankan operasi pasar rutin diselenggarakan melalui mekanisme gerakan pangan murah, pasar rakyat, kemudian melibatkan instansi untuk mengawasi distribusinya,” terang Tito.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan siap bersinergi untuk melakukan pemantauan di pasar guna memastikan kebutuhan bahan pokok stabil.
”Kami akan terus kolaborasi untuk penyaluran beras SPHP oleh Bulog. Selain itu, Dinas Perdagangan bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pemantauan harga. Kami siap bekerja sama dan melakukan pengawasan,” ujar Budi. (sat)
