PERKEBUNAN INDONESIA – Lembaga GEMAWAN menyebutkan banyaknya konflik sawit di Kalimatan Barat (Kalbar) salah satunya penyebabnya tidak diajalankannya konsep Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) dengan baik.
“Hasil riset kami di GEMAWAN menunjukkan bahwa penyebab banyaknya terjadi konflik sawit di Kalbar salah satunya dikarenakan tidak terimplementasikannya FPIC dengan baik,” ungkap peneliti GEMAWAN Rahma, dikutip Senin (03/11/2025).
Padahal, kata Rahma, FPIC merupakan instrumen penting dalam melakukan sebuah bisnis karena sebagai bentuk penghargaan atas hak masyarakat.
Menurut Rahma, implementasi FPIC ada yang hanya sebatas sosialisasi publik hingga ada pula yang tidak melakukan sama sekali. FPIC tidak dilihat sebagai sebuah kewajiban.
“Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) adalah sebuah cara untuk menghormati masyarakat yang ada di lahan yang akan dibuka menjadi aktivitas industri, khususnya sawit. Sehingga FPIC menjadi komponen penting yang perlu diperhatikan,” jelas Rahma.
Melalui FPIC, tambah Rahma, masyarakat berhak menentukan menyetujui atau tidak menyetujui sebuah industri masuk di wilayah mereka.
Norman Jiwan dari Lembaga Bentang Alam Hijau (LemBAH) menambahkan, bahwa pelaksanaan FPIC tidak semata-mata bergantung pada mekanisme sertifikasi. Artinya FPIC dapat sukses dilakukan walau bukan perusahaan tersebut bukan anggota RSPO.
“Implementasi FPIC bukan hanya dapat dilakukan oleh anggota RSPO melainkan perusahaan non RSPO juga, asal memiliki komitmen yang kuat,” ujar Norman.
Salah satu contohnya, kata Norman, pelaksanaan yang mendekati ketentuan pemulihan hak masyarakat dalam proses resolusi konflik sebagaimana disyaratkan dalam FPIC, contohnya di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sambas.
Dewan Nasional Serikat Pekerja Kelapa Sawit (SPKS) Mansuetus Darto mengatakan, saat ini terjadi pelemahan FPIC itu dalam pembahasan PnC terbaru RSPO.
“Saya melihat bahwa hal ini disebabkan salah satunya karena banyak kasus perampasan lahan yang dilaporkan CSO atau masyarakat sipil dalam mekanisme pengaduan RSPO yang tidak mampu diselesaikan,” ungkap Darto.
Menurut Darto, hal ini justru mengganggu kredibilitas perusahaan anggota RSPO itu sendiri. Sehingga FPIC sebagai dasar untuk menghalau proses perampasan lahan menjadi sasaran dilemahkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Direktur Eksekutif Sawit Watch menambahkan, jika memang upaya pelemahan FPIC dalam pembahasan draft konsultasi PnC RSPO ini harus diambil langkah serius untuk mencari tahu siapa oknum personal atau bahkan kelompok tertentu yang melakukan agenda atau permainan seperti ini.
“Karena pada dasarnya, jika ini dibiarkan begitu saja maka akan dapat mencoreng citra dan kredibilitas baik RSPO yang ada selama ini. Penting bagi kita masyarakat sipil melakukan pemantauan bersama agar hal-hal serupa tidak terjadi dikemudian hari,” jelas Rambo. (yer)
