Operasi Pasar Beras SPHP akan Dimasifkan

Perkebunanindonesia.com – Operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) akan dilaksanakan secara masih melalui jaringan koperasi merah putih.

“Nah jika Kopdes semakin banyak, tentu program intervensi pangan pemerintah seperti beras SPHP dapat semakin luas menyasar ke masyarakat,” ujar Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa, dikutip Sabtu (9/8/2025).

Ketut mengungkapkan, target percepatan operasional Kopdes Merah Putih di bulan ini sampai 15 ribu. Kalau kelembagaan dan Satgas provinsi, kabupaten sampai kota sudah dekat 100 persen.

Ketut berharap fluktuasi harga beras dapat ditekan. Begitu juga inflasi.

“Jadi kedepannya pemerintah bersama Bulog akan memasifkan program ini, salah satunya melalui jaringan Kopdes Merah Putih,” kata Ketut.

Adapun realisasi pelaksanaan beras SPHP periode Juli-Desember 2025, per 8 Agustus telah berada di capaian 14,9 ribu ton.

Bapanas mencatat realisasi SPHP beras di 2024 pernah mencapai 1,401 juta ton selama setahun atau 100,12 persen dari target salur 1,4 juta ton.

Sementara distribusi beras SPHP melalui kanal Koperasi Merah Putih tampak mengalami eskalasi yang signifikan.

Bapanas menyebutkan, per 1 Agustus penyaluran beras SPHP melalui Koperasi Merah Putih tercatat masih berada di angka 53,72 ton dan meningkat sampai 97,32 persen hingga meraih capaian 106 ton per 8 Agustus 2025.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi menyebutkan beras SPHP perlu terus diguyur ke pasar. Dalam kalkulasinya, setidaknya dalam sehari rerata distribusinya perlu berada di kisaran 12 ribu ton.

“Jadi memang sekarang sudah di aktivasi kembali dan harusnya sudah mulai ada, yang telah didistribusikan itu terakhir sudah sekitar 14 ribu ton,” ungkap Arief.

Menurut Arief, distrubusi beras SPHP akan terus cepat diguyur ke pasar. “Kalau hitungan saya memang harusnya sampai akhir tahun itu rata-rata sekitar 12 ribu ton sehari,” tukasnya.

Arief menekankan, beras SPHP yang harganya terjangkau dan berkualitas baik harus tersedia bagi masyarakat, utamanya yang berpenghasilan rendah. (sat)