RIAU, perkebunanindonesia.com – Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) menegaskan pentingnya sinergi dan gerak bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional yang berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Utama NFA Sarwo Edhy, saat mendampingi kunjungan kerja reses Komisi IV DPR RI di Riau, Jumat (20/6/2025).
“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI yang senantiasa memberikan dukungan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program kami, terutama dalam mewujudkan visi besar Presiden Prabowo Subianto mengenai swasembada pangan melalui berbagai kebijakan prorakyat,” ujar Sarwo Edhy.
Menurut Sarwo, dukungan penuh tidak hanya difokuskan pada komoditas beras, tetapi juga terhadap komoditas strategis lainnya yang menjadi bagian penting dalam ekosistem ketahanan pangan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengatakan, komitmen negara terhadap kemandirian dan kedaulatan pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan diperkuat oleh kebijakan Presiden yang menjadikan swasembada pangan sebagai prioritas nasional.
Hal ini, tambah Ahmad, tidak hanya bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan petani serta daya saing Indonesia di tingkat global.
“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk bersatu melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pangan nasional,” ujar Ahmad.
Menurut Ahmad, hanya dengan kebersamaan dan kerja nyata, Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri dalam memenuhi kebutuhan pangannya dan sekaligus memperkuat daya saing di kancah global.
Direktur SDM dan Umum Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP), Bulog sebagai operator utama melaksanakan pengelolaan CBP berdasarkan penugasan dari Badan Pangan Nasional.
“Kami melaporkan per 18 Juni 2025, stok beras nasional tercatat sebesar 4,15 juta ton, dengan kontribusi dari wilayah Riau dan Kepulauan Riau sebesar 21.334 ton. Untuk komoditas jagung, stok nasional mencapai 86.055 ton, di mana Riau-Kepri menyumbang 2 ton,” ungkap Sudarsono.
Sudarsono melanjutkan, realisasi pengadaan beras secara nasional hingga pertengahan Juni 2025 telah mencapai 2,61 juta ton, termasuk 2.215 ton dari Riau-Kepri. Sementara itu, penyerapan jagung di tingkat nasional tercatat sebanyak 50.130 ton.
Sarwo menjelaskan bahwa dengan serapan beras dalam negeri yang telah melampaui 80 persen dari target, pemerintah akan menyalurkan beras SPHP secara selektif mulai Juni hingga akhir tahun guna meredam tekanan harga di pasaran.
Distribusi juga diperluas melalui jaringan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih agar masyarakat perdesaan lebih mudah memperoleh akses terhadap pangan dengan harga terjangkau.
“Jadi, hasil Rakortas bersama Menko Pangan Bpk Zulkifli Hasan, kami akan melakukan intervensi yang difokuskan pada wilayah-wilayah dengan tingkat inflasi dan harga beras tertinggi,” terang Sudarsono.
Pemerintah telah menyiapkan penyaluran beras SPHP sebanyak 1,32 juta ton untuk periode Juni hingga Desember 2025 guna menjaga stabilitas harga, khususnya di daerah yang mengalami lonjakan signifikan.
Sebelumnya, Kepala NFA Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa pencapaian swasembada pangan harus terus didorong dengan semangat kolektif dan eksekusi nyata di lapangan.
“Untuk swasembada pangan, ini bukan lagi pilihan, tetapi keharusan bagi kita semua, dimulai dari swasembada beras. Tentunya, Bapak Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa kemandirian pangan dan kedaulatan pangan menjadi fondasi utama dalam membangun ketahanan pangan nasional,” ujar Arief. (sat)
