PERKEBUNAN INDONESIA – BPJS Ketenagakerjaan secara resmi mulai memperluas jangkauan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan ke perkebunan kakao nasional.
Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan Sumarjono Saragih menegaskan, perlindungan jaminan sosial tidak boleh hanya dinikmati pekerja formal. “Petani kakao memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional,” katanya.
“Inilah wujud nyata negara hadir, memastikan setiap pekerja dapat bekerja dengan tenang karena risiko sosial ekonomi telah dikelola,” ungkap Sumarjono,
Langkah strategis ini diawali dengan pemberian perlindungan kepada secara simbolis kepada lima petani kakao di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, pada Selasa (5/8/2026).
Para petani yang menerima perlindungan tersebut merupakan pekerja mandiri yang mengelola lahan di kawasan binaan PT Mars Cocoa Research Station.
Melalui skema perlindungan ini, petani kakao mendapatkan kepastian manfaat yang komprehensif untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga apabila terjadi risiko kerja.
Sebagai bentuk mitigas risiko selama beraktivitas di perkebunan, selama satu tahun ke depan petani mendapat Perlindungan jaminan sosial berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) berupa pengobatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis dan santunan sementara tidak mampu bekerja (STMB).
Petani juga mendapatkan Jaminan Kematian (JKM) berupa santunan kematian sebesar Rp42 juta untuk risiko meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
Selain itu, petani mendapat beasiswa berupa dukungan pendidikan bagi maksimal dua orang anak dengan nilai total hingga Rp174 juta.
Data Statistik Perkebunan (2024-2026), Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, mencatat Indonesia merupakan salah satu produsen kakao terbesar di dunia dengan luas areal 1,37 juta hektare (ha).
Dari luas areal tersebut, 99,59 persen dikelola perkebunan rakyat. Sedangkan selebihnya 0,39 persen perkebunan besar swasta (PBS) dan 0,02 persen dimiliki perkebunan besar negara (PBN).
Dari 10 provinsi sentra produksi kakao nasional, Sulawesi Tengah memiliki perkebunan kakao terluas mencapai 267.318 ha, disusul Sulawesi Tenggara (215.115 ha), Sulawesi Selatan (179.347 ha), Sulawesi Barat (140.963 ha), Aceh (88.268 ha), Lampung (76.392 ha), Sumatera Barat (61.836 ha), NTT (60.874 ha), Sumatera Utara (53.441 ha), dan Jawa Timur (35.728 ha).
Model perlindungan ini merupakan pengembangan dari praktik baik yang sebelumnya telah sukses diterapkan pada sektor kelapa sawit.
Dengan pendekatan ekosistem, BPJS Ketenagakerjaan menargetkan jangkauan yang lebih luas, mencakup petani hingga pelaku usaha pendukung di sektor informal.
Keberlanjutan industri kakao Indonesia kini tidak hanya bertumpu pada produktivitas lahan, tetapi juga pada penguatan fondasi kesejahteraan para pekerjanya.
Dengan perlindungan yang memadai, diharapkan tercipta ekosistem perkebunan yang lebih tangguh dan berdaya saing di pasar global. (“/yer)
