Perkebunaninnndonesia.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan pemerintah perlu mempertimbangkan kekhasan makan daerah atau kearifan lokal seperti Sagu di Papua atau wilayah timur Indonesia.
Demikian diungapkan Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Jakata (UMJ) Prof Dr Evi Satispi S.P M.Si dalam keterangan kepada pers di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Sabtu (4/10/2025).
“Kalau saya melihat dari kebijakan publik memang kita harus juga menggunakan program ini by sentralisasi maupun desentralisasi,” ujar Prof Evi.
Menurut Prof Evi, Indonesia negara yang sangat beragam. Karena itu dalam memberikan kreasi MBG didasarkan dari masing-masing wilayah berdasarkan kebijakan kearifan lokal.
“Seperti di Papua itu sagu. Itu harus dibudayakan bukan justru diintegrasikan yang berbasis menu lokal,” tandas Prof Evi.
Bahkan, lanjut Prof Evi, menu makanan di lokal masing-masing bisa masuk ke program lain seperti ketahanan pangan.
Prof Evi menyayangkan, ketika program MBG digulirkan biayanya itu menyedot biaya pendidikan. Bahkan sebagian makanannya itu ada dibuang. Apakah itu efisien?
“Berdasarkan evaluasi jika dipukul rata-rata dampaknya (Keracunan) memang kecil. Tapi kalau didalami kembali pada daerah yang terdampak keracuanan itu banyak yang sudah terkena,” jelas Prof Evi.
Menurut Prof Evi, sebenarnya pemerintah daerah bisa dikolaborasikan dari sekolah-sekolah dari orangtua murid. Sehingga tidak perlu menghabiskan anggaran ratusan triliun dalam program MBG.
“Dari sudut gizi, makanan sehebat apa pun kalau dimasukan ke dalam kemasan itu sudah berubah. Apalagi dimakan sudah lebih dari tiga atau empat jam dari perjalanan. Apalagi makanannya ada sayur dan buah yang rentan dengan jamur dan bakteri,” sebut Prof Evi. (yer)
