JAKARTA, perkebunanindonesia.com – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengakui, Indonesia merupakan negara penghasil kelapa lima besar dunia. Hanya saja belum memiliki kebijakan tata niaga bahan baku kelapa seperti pelarangan ekspor, pungutan ekspor dan lartas.
“Eksportir tidak dipungut pajak, sedangkan industri dalam negeri membeli kelapa dari petani dikenakan pajak PPh pasal 22 sehingga playing field antara eksportir dengan industri kelapa dalam negeri tidak sama,” ungkap Agus di Jakarta (30/4/2025).
Saat ini, lanjut Agus, kelapa Indonesia lebih cenderung diekspor dalam bentuk kelapa bulat karena belum ada regulasi tata niaganya.
Agus menyebutkan, kebutuhan konsumsi, terutamanya untuk rumah tangga dan industri kecil dan menengah (IKM) adalah sekitar 2 miliar butir kelapa per tahun.
“Karena sekarang kelapa banyak diekspor ke negara lain terjadi kekurangan suplai kelapa di pasar-pasar tradisional sehingga menyebabkan kenaikan harga dan konsumen rumah tangga menjadi korban atas kenaikan harga tersebut,” jelas Agus.
Sementara negara-negara produsen kelapa lainnya seperti Filipina, India, Thailand dan Sri Lanka telah menerapkan kebijakan larangan ekspor untuk menjaga nilai tambah ekonomi kelapa, lapangan pekerjaan, dan keberlangsungan industri pengolahan kelapa.
Lebih lanjut, Menperin mengemukakan, sejak program hilirisasi kelapa dicanangkan telah berhasil menarik investasi dari berbagai negara, termasuk Malaysia, Thailand, Tiongkok dan Sri Lanka. Namun saat ini perusahaan-perusahaan tersebut kesulitan beroperasi karena kelangkaan bahan baku kelapa.
Ekspor dalam bentuk kelapa bulat dari Indonesia ke negara lain dikhawatirkan menggeser pasar produk hilir kelapa Indonesia yang selama ini kuat di pasar global dan diisi oleh produk hilir kelapa dari negara kompetitor yang bahan bakunya dari Indonesia.
Produk-produk yang dimaksud antara lain minyak kelapa, desiccated coconut, nata de coco, konsentrat air kelapa, arang aktif, dan briket.
Pangsa pasar ekspor produk kelapa pada tahun 2024 mencapai USD2 miliar, di mana 85 persen merupakan produk olahan kelapa.
Menperin mengatakan, jika kondisi kelangkaan bahan baku yang melanda industri pengolahan kelapa terus berlanjut, negara dapat berpotensi kehilangan devisa hasil ekspor industri pengolahan kelapa dan dikhawatirkan akan berdampak kepada sekitar 21 ribu pekerjanya.
Menperin terus berkoordinasi secara intensif bersama dengan pelaku usaha dan asosiasi kelapa untuk mencari solusi supply demand kelapa dengan tetap mengedepankan kesejahteraan petani.
Menperin menangkap aspirasi pelaku usaha yang tergabung dalam Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI), bahwa industri pengolahan kelapa mempunyai kepentingan yang sama untuk mengutamakan kesejahteraan petani kelapa.
Hal ini juga mendukung keberlanjutan kegiatan usaha berbasis kelapa dengan menjaga petani kelapa tidak beralih ke komoditas lain karena akan berdampak kepada kegiatan usaha berbasis kelapa yang keadaannya saat ini sulit akan menjadi semakin sulit. (yr)
