PERKEBUNAN INDONESIA – Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mendorong komoditas karet agar dapat masuk dalam skema Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Hal tersebut, kata Darori, untuk membangkitkan kembali sektor perkaretan nasional dan transformasi sektor karet dari hulu hingga hilir.
Menurut Darori,karet tidak boleh berhenti hanya sebagai bahan mentah, tetapi harus mampu menghasilkan nilai tambah melalui pengembangan industri pengolahan dan berbagai produk manufaktur.
Darori mengungkapkan, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil karet terbesar di dunia.
Namun, kata Darori, perkebunan karet nasional masih didominasi perkebunan rakyat dengan jutaan keluarga petani yang menggantungkan kehidupannya pada komoditas tersebut.
“Karet ini sebagai dasar pembuatan furnitur, namun kenyataannya banyak perkebunan karet yang masuk kawasan hutan sehingga sering menimbulkan polemik,” ujar Darori.
Apalagi, lanjut Darori, banyak masyarakat yang menggantungkan perekonomiannya dari komoditas karet.
“Sehingga nanti akan kita atur dulu permasalahannya dan dibahas bersama Kementerian terkait,” tuturnya dalam rapat Komisi IV DPR dengan APKRAINDO, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Menurut Darori, sekarang dana karet itu tidak masuk dalam peraturan undang-undang
“Kami akan segera merekomendasikan bersama Kementerian yang ada. Sebab, apabila tidak ada pengelolaan karet akan sulit mencapai kemakmuran,” kata Darori. (gar)
