Perkebunanindonesia.com – Pemerintah Provinsi Riau telah mempunyai skema untuk memperkuat sektor perkebunan kelapa dalam tiga tahun ke depan. Fokus tersebut sejalan dengan visi hilirisasi industri yang terus didorong pemerintah pusat maupun daerah.
Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau Syahrial Abdi mengatakan, kelapa menjadi satu diantara komoditas unggulan yang akan mendapat perhatian serius pada periode 2025 hingga 2027. Terlebih, “Bumi Lancang Kuning” merupakan daerah strategis untuk mengambil peran di pasar global.
“Alhamdulillah, kita juga menjadi kebun kelapa terluas di Indonesia dengan luasan mencapai 440 ribu hektare,” ujar Syahrial Abdi di Pekanbaru, Senin (25/08/2025).
Syahrial mengatakan, potensi terbesar kelapa terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir yang dikenal sebagai sentra perkebunan kelapa rakyat.
Dari daerah tersebut, lanjut Syahrial, mampu melahirkan penguatan industri berbasis kelapa yang bernilai tambah tinggi.
Langkah tersebut sejalan dengan visi dan misi Gubernur Riau, Abdul Wahid, yang peduli pada hilirisasi industri perkebunan.
“Mudah-mudahan dengan kebun kelapa yang kita miliki, kita bisa masuk ke mekanisme hilirisasi industri, sebagaimana yang juga didorong oleh kunjungan Menteri Pertanian,” jelas Syahrial.
Menteri Pertanian RI, Amran, kata Syahrial, sudah memberikan dukungan terhadap upaya peremajaan kelapa. Bahkan, rencana pembangunan tiga pabrik pengolahan kelapa di Indragiri Hilir telah mendapat lampu hijau.
“Kemarin, Alhamdulillah kita sudah dijanjikan untuk peremajaan kelapa. Insyaallah, ada tiga pabrik yang akan dibangun di Indragiri Hilir. Kita berusaha maksimal agar anggaran bisa terserap dari APBN, dan Alhamdulillah sudah diokekan oleh Pak Menteri,” ungkap Kadisbun Riau.
Selain peremajaan, kata Syahrial, pihaknya juga akan lakukan penataan ulang tata kelola air di wilayah sentra perkebunan kelapa.
Menurut Syahrial, langkah tersebut penting karena beberapa kawasan, khususnya di Indragiri Hilir, Kepulauan Meranti, dan Pelalawan, menghadapi ancaman intrusi air laut.
“Dukungan tidak hanya sebatas peremajaan kelapa, tetapi juga penataan trio tata air. Karena memang ada isu intrusi air laut yang bisa mengganggu produktivitas kebun masyarakat. Alhamdulillah, Balai Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR sudah melakukan peninjauan,” terang Syahrial.
Syahrial berharap, koordinasi lintas sektor menjadi kunci suksesnya program ini. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta berbagai pihak, keberlanjutan perkebunan kelapa di Riau dapat terjamin.
“Mudah-mudahan 2026-2027 target untuk permajaan bisa dilakukan. Karena peremajaan 43.800 hektare di enam kabupaten di Provinsi Riau bisa tercapai,” pungkas Syahrial. (har)
https://shorturl.fm/7LArr